prinsip pemerintahan yang baik. dengan prinsip-prinsip kesetaraan, tanpa ada upaya untuk mendominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. prinsip pemerintahan yang baik

Dalam reformasi pemerintahan membutuhkan birokrasi pemerintahan. Adapun prinsip prinsip good governance yang harus. Kendati pemahaman mereka tentang good governance berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. PP 17/2020)2 Putra Astomo, Penerpan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Ilmu Hukum. karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi: “(1) partisipasi, (2) Aturan. Mendekati masa pemilu (pemilihan umum) baik untuk wakil rakyat sampai Presiden, tentunya akan mendengar istilah good governance atau pemerintahan yang baik. A. Berikut ini penjelasan beserta contoh penerapan 11 prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Keterbukaan dan Transparansi (opennes and transperancy) didefinisikan sebagai upaya organisasi pemerintah untuk bersikap terbuka dan menyediakan semua informasi yang secara legal dapat dirilis secara akurat, mudah. UU No. Partisipasi (participation) 2. Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki P emerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Good penyelenggaraan negara yang baik (good governance) adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik pula. berlomba untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya. 2014. Dalam. Untuk membentuk sistem pemerintahan yang baik dan mewujudkan kesejahteraan umum, maka sebuah sistem pemerintahan harus melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dalam. Asas Pemerintahan Yang Baik. " Pengertian lainnya, yakni good governance merupakan konsep yang mengacu. Pengertian Secara Umum. Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, meliputi: Transparansi (transparency), yaitu menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan sarana. Keterbukaan Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. yang buruk. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: 1. merupakan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik juga salah satu faktor keberhasilan 6 Aminah, Siti. Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kunci utama memahami Good Governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. salah satu prinsip yang harus dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai. . Rakyat harus terus mengontrol kinerja pemerintahan, baik lewat lembaga resmi parlemen seperti DPR atau DPD, atau lewat penyampaian pendapat. 1 . PEMBAHASAN 1. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: Partisipasi: Masyarakat memiliki hak suara yang sama. Reformasi agraria haruslah memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Kemandirian lembaga peradilan. Kenyataan ini yang membuat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada hukum oleh masyarakat. selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan. Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. mendukung ketercapaian pemerintahan yang bersih. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Sementara dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan, integritas memiliki pengertian berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. pemyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat maupun adanya pengaruh globalisasi. Yang mana dalam pelaksanaannya dibarengi dengan adanya manajemen pembangunan yang dilakukan sangat solid antar bagian pemerintahan. 6. Pelayanan publik adalah sarana untuk mengartikulasikan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Good Governance Istilah governance tidak sama dengan government. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat, 3. United Nation Development Programme (UNDP) mengemukakan bahwa good governance memiliki sembilan prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam. Prinsip Good Governance Berdasarkan PP No. Efektif artinya tepat guna, yang berarti kehadiran SPBE memberikan dampak nyata sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari. Tata pemerintahan yang cepat tanggap ( responsive ) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017 jo. pemerintahan yang baik (good governance) adalah asas tata pemerintahan yang baik yang pada dasarnya bertumpuk pada dua landasan utama: Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, yang berarti bahwa negara hukum dan demokrasi. Pemerintahan yang baik adalah kunci pembangunan yang adil dan merata di semua wilayah Indonesia. Responsibilitas, 4. Eksekutif yang bertanggungjawab 5. III. Sejatinya indikator keberhasilan dari implementasi pemerintahan yang baik adalah diambil dari prinsip. Hubungan antara pemerintah dengan pasar. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni: 1. Menurut Asep Warlan Yusuf, administrasi negara adalah badan atau jabatan dalam yang bersifat terbuka; 3) Prinsip tata pemerintahan yang cepat tanggap; 4) prinsip tata pemerintahan yang akuntabel; 5) Prinsip tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi; 6) Prinsip tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif ; 7) Prinsip tata pemerintahan yang terdesentralisasi. penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (the good local governance) yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi perhatian. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN. Prinsip -prinsip Tata Pemerintahan yang Baik di Indonesia Prinsip 1 : Partisipasi Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Good governance (pemerintahan yang baik) menurut Peraturan Pemerintah No. suatu sistem pemerintahan yang baik dan efektif yang sesuai dengan prinsip-prinsip bersifat demokratis, konsep pemerintahan yang baik itu disebut dengan good governance. Soal evaluasi akademik MOOC PPPK 2022 part ke 2 kali ini merupakan kelanjutan dari part satu yang sebelumnya sudah ada. Mengakibatkan disintegrasi bangsa. menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu juga pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 Tentang Organisasi Nirlaba. Dan sepakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengacu kepada sepuluh prinsip sebagai berikut: 1. PEMBAHASAN Konsep good governance merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990- Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Terminologi good governance memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari good governance. menyebut-nyebut “prinsip-prinsip pemerintahan yang baik” apalagi kata-kata “good governance”. Akuntabilitas (acountibility)Diantara aturan-aturan dimaksud adalah: 1. 4. Apakah Negara Indonesia Sudah Menjalankan Prinsip Demokrasi Dengan Baik? Demokrasi kata yang sangat melekat pada bangsa Indonesia, karena negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia ini Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Tata pemerintahan yang terbuka ( transparan ) 3. menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan sehingga dengan demikian yang menjadi asas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan, seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup, dan. id d3d3k81@gmail. Terkait hal ini saya ingin menyampaikan dua hal,. Perlu diingat bahwa good governance bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan prinsip. Prinsip-prinsip umum dalam etika pelayanan publik Ada sejumlah prinsip etika dalam pelayanan publik yang dapat diidentifikasi dengan mengacu kepada nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 178 | P a g e Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan. Berita :: Azas-Azas Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Menurut United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCAP) terdapat delapan prinsip good governance, yaitu akuntabilitas (accountability), efektivitas dan. Agar kita bisa memahami secara lebih tepa tapa sebenarnya yang ingin dicapai oleh good. Tingginya Orientasi Terhadap Tujuan Bersama. Equity Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan terhadap warga negaranya untuk meningkatkan atau mempertahankan. Pinsip-prinsip itu adalah gambaran tata kelola pemerintahan desa yang baik. 1. Good governance selalu menarik dan menjadi perhatian oleh para pakar keilmuan, bukan hanya pakar politik, melainkan juga para pakar hukum, ekonomi, manajemen pemerintahan, tata. Masyarakat pada saat ini pun sudah. Secara historis, mekanisme ini hadir. 18. Selaras dengan perwujudan keadilan dan kemakmuran rakyat sesuai cita-cita UUD 1945, goodUtara belum berjalan dengan sempurna dan masih jauh dari apa yang terkandung dalam prinsip-prinsip Good Governance, Good Governance baru diterapkan semenjak pertengahan 2015. 22 Juni 2018 Jam 17:39:48 Humas Prov. Artinya pemerintahan harus berjalan sesuai kehendak dan aspirasi dari rakyat itu sendiri. 2. 2. partisipatif, dan inovatif. Pemerintah dapat dipadankan dengan istilah administrasi negara. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggapUntuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok good & clean governance, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni : 1. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah. Pd suyatno2007@gmail. Pemerintahan yang baik ini walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun apabila dipatuhi dan ditaati jelas dapat menguragi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri. Kendala yang membuat target tidak bisa terpenuhi itu seperti (1) SDM, tidak mempunyai kapabilitas sesuai bidangnnya. Pembangunan suatu sistem pemerintahan yang baik dan responsive selalu menjadi dambaan dan cita-cita semua negara di seluruh dunia. 1. Partisipasi (participation) 2. Dari segi terminologi, terdapat tiga hal yang rancu dalam istilah dan konsep good governance. com – Asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran yang penting dalam jalannya fungsi-fungsi kelembagaan negara. KKN melalui penerapan prinsip – prinsip : 1. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yag secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Penerapan Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Baik dalam Pelayanan Publik (Syamsinar) 5163 Perumusan Masalah Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemandirian lembaga peradilan 3. prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Ganie-RochmanMengutip World Bank dalam Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebuah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. , S. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan nilai-nilai 78 Gema Keadilan Edisi Jurnal. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. • Di Perancis “Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique”. Tanpa kepatuhan terhadap hukum, tidak akan ada kepastian hukum, dan selama tidak ada kepastian. pangkal tolak mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Good governance merupakan suatu pengolahan sistem pemerintahan yang baik. berorientasi kewirausahaan menurut prinsip dasar Osborne dan Gaebler (1992) yang diemban pemerintah sekarang, yaitu: (1) Pemerintahan yang katalis, (2) Pemerintahan. Antara lain: · Pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif) · Pemerintahan konstitusional. Good governance menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. 4. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) PADA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum. Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 6/Ags/2015 Pemerintahan Yang Baik”. Secara sederhana good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan. Soal. 2. Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara, rakyat yang menentukan jalannya negara dan pemerintahan. Hukum saat ini lebih dianggap sebagai komiditi daripada lembaga penegak keadilan dan kalangan kapitalis lainnya. PEMBAHASAN Konsep good governance merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance tidak selalu berjalan mulus, terdapat kendala-kendala yang harus ditatanggulangi bersama oleh pemerintah dan. Masyarakat berhak memonitor kebijakan pemerintah di era demokrasi. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, 4. Kunci utama untuk yang baik (good. . Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: Penerapan prinsip good governance dalam meningkatkan pelayanan publik di berbagai. P Astomo. Hadjon, and Et. Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal. Sebenarnya upaya-upaya untuk mewu-judkan governance ini telah dilakukan pula, antara lain diwujudkan dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebenarnya upaya-upaya untuk mewu-judkan governance ini telah. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, perlu dipegang teguh prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), salah satunya yaitu menerapkan "Prinsip Penegakkan Hukum", prinsip ini mengandung makna sebagai berikut yaitu . Pengertian Good Governance Good and Clean Governance memiliki pengertian segala hal yang Jelas bahwa jumlah komponen atau-pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Pelaksanaan reformasi agraria yang memenuhi prinsip-prinsip ini akan lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Analisis Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Suyatno, S. Safri Nugraha, SH, LL. dengan prinsip-prinsip kesetaraan, tanpa ada upaya untuk mendominasi satu pihak terhadap pihak yang lain. Akuntabilitas, 3. Kamar Pidana, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk Kamar Tata Usaha Negara. Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai prinsip yang digunakan sebagai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serat check and balances. Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. Tesis yang berjudul Tesis yang berjudul “Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme” yang ada dihadapan Pembaca ini tidakSalah satu prinsip yang mendasari good governance ialah partisipasi dari masyarakat sipil yang kuat. Buku Ajar Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Buku ajar Reformasi Birokrasi. sebuah pemerintahan yang baik dan bersih bukanlah sebuah utopia. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (S edarmayanti, 2009:289). jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011 :3). Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuanApa itu good governance?Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Upaya Perlindungan Hukum Positif Etika / Asas atau Prinsip Pemerintahan Yang Baik (GG) 6. 12 Juli 2022 06:09. 2, No. SEKTOR SWASTA RAKYAT PEMERINTAH (UNDP, 1997) * TEORI PEMERINTAHAN * PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) UNDP (united nations development programe) Legitimasi politik, Kerjasama dengan institusi masyarakat sipil Kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, Akuntabilitas birokratis dan keuangan, Manajemen sektor publik yang. Peraturan tersebut mengenai Pedoman Umum Pembinaan SDM dalam penerapan prinsip-prinsi tata kelola pemerintahan yang baik. • Di Belgia “Aglemene Rechtsbeginselen”. Good Governance (tata pemerintahan yang baik) sendiri merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih, suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih. Diantara manfaat dari good governance sebagai berikut ; a. Baik buruknya peme-rintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua prinsip-prinsip good governance. Adapun kelima unsur tersebut. 3. prinsip yang harus diperhatikan bagi pelayan publik, agar kualitas layanan dapat dicapai meliputi: Pertama, Tangible. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorongAda berbagai upaya yang harus diaktualisasikan dalam diri birokrasi dengan penguatan hukum administrasi negara yaitu, penerapan prinsip-prinsip good governance dan closed system birokrasi dalam praktik penyelenggaraan negara; menjunjung tinggi asas-asas pemerintahan baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; penguatanAdministrative Law & Governance Journal. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan integritas adalah salah satu hal yang sangat penting. MH. 1. Demokrasi Indonesia tercermin dari. Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dianggap sebagai prinsip yang digunakan sebagai. Tata kelola pemerintahan harus dapat menjadi sarana dari kepentingan yang berbeda agar diperoleh pilihan yang berkeadilan dan menuju kepentingan bersama. Perubahan yang cepat dan tidak terduga membuka pandangan dan pikiran atas tuntutan adanya paradigma baru yang menghantarkan perjalanan menuju “ Good Government Governance ” (Tata Kelola. Konsep “baik” dalam lingkup ini adalah sesuai dengan prinsip dasar good governance. Sebagai Alat Monitor Tugas Dan Kegiatan. Saya menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan, namun demikian Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagiTata kelola pemerintahan yang baik, atau dapat disebut good governance seturut kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Parameter pemerintahan Daerah yang baik berupa pelayanan kepada. karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (good government governance) adalah: 1. Good Governance berasal dari istilah governance yang dikenal sekitar awal decade 90-an yang merupakan paradigma baru. ). a. Pengertian Good Governance – Sejak era reformasi hingga saat ini, tugas serta tanggung jawab pemerintah semakin meningkat seiring dengan tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan baik. A. 3. Dengan begitu, akan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik. PRINSIP-PRINSIP DASAR GOOD GOVERNANCE Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari: 1. Good governance telah menjadi istilah yang mampu memberikan sebuah prinsip yang dapat mewujudkan. Prinsip dasar yang pertama adalah efektif. pemerintah yang lebih baik kepada warga, peningkatan interaksi dengan bisnis dan industri, pemberdayaan warga melalui akses informasi, atau pemerintah yangGood Governance United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan Governance sebagai “pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa”. 2. Asas kepastian hukum menjadi suatu asas yang paling mendasar dalam suatu Negara demokrasi. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu: 1). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ini merupakan Open Begrip) atas dasar ini lah tidak mengherankan jika secara kontemplatif maupun aplikatif, Asas-Asas Umum. Kata Kunci: Prinsip-prinsip Good Governance, pemerintahan Daerahpemerintahan yang terselenggara secara seimbang dengan kerjasama semua komponen. ANTARA/Desca Lidya Natalia/pri. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.